Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, foto : eno/hr

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menegaskan, Indonesia harus optimis menghadapi globalisasi kebudayaan. Pasalnya, Indonesia telah memiliki modal dalam melakukan penguatan strategi kebudayaan, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

“Untuk menghadapi globalisasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan regulasi yang kuat untuk memajukan kebudayaan, karena DPR telah mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan,” kata Sutan di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, dengan UU Pemajuan Kebudayaan itu, agenda kebudayaan memiliki dukungan yang pasti dari segi anggaran dan program. Di samping itu, dengan disahkannya UU Sistem Perbukuan, menjadi pilar yang menguatkan kemajuan kebudayaan dan pendidikan suatu negara. Sehingga tinggal bagaimana penerapannya secara lokal dengan instrumen program dan anggaran secara lebih nyata.

“Dengan adanya UU Kebudayaan dan Sistem Perbukuan, Indonesia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan kehilangan daya saing dalan menghadapi globalisasi. Karena dua UU tersebut merupakan pondasi utama dalam menempatkan kebudayaan sebagai benteng menghadapi segala tantangan bangsa yang ada,” nilai Sutan.

Masih terkait hal yang sama, Sutan mengungkapkan persoalan sosial budaya Indonesia saat ini adalah rendahnya Indeks Ketahanan Nasional. Rendahnya nilai sosial budaya di Indonesia ini, menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum. Hal itu juga tercermin dari kurangnya keteladanan dari pemimpin, penegakan hukum yang belum maksimal serta generasi muda kurang tertarik sejarah dan ideologi.

Terkait persoalan tersebut, Sutan menilai perlu dimunculkannya wacana pembangunan nasionalisme baru, pemantapan wawasan kebangsaan, serta penguatan pelayanan sosial. Wacana lain yang perlu didorong untuk semakin kuat dan tumbuh, kata dia, adalah bagaimana merawat keragaman masyarakat dan kebudayaan serta penguatan kualitas dan kompetensi pemuda.

“Semua ini diperlukan agar menjadi pengendali dalam membangun kemandirian bangsa dan sebagai antisipasi terhadap pengaruh globalisasi,” pungkas politisi dapil Jambi itu. (sf)